Banyak Proses Cedera, Putusan Pilkada Ulang Naik 4 Kali Lipat

Banyak Proses Cedera, Putusan Pilkada Ulang Naik 4 Kali Lipat

Banyak Proses Cedera, Putusan Pilkada Ulang Naik 4 Kali Lipat

Lembaga pemerhati pemilu Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif mencatat perintah pemungutan suara ulang (PSU) oleh Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 melonjak empaemerintahkan PSU di 16 area sampai akhir putusan sidang sengketa Pilkada 2020 yang dibacakan pada Senin (22/3). Jumlah itu disebut tetap meningkat berasal dari 2015.
Bandar Taruhan
“Dari 2015 ini sanggup dikatakan putusan MK yang memerintahkan PSU di 2020 sanggup meraih 4 kali lipat berasal dari perintah PSU di tahun 2015,” ujar peneliti KoDe Insiatif Ihsan Maulana didalam konferensi pers daring, Selasa (23/3).

Pada sidang sengketa Pilkada 2015, KoDe Inisiatif mencatat MK keseluruhan cuma memerintahkan PSU di empat daerah. Lalu di Pilkada 2017, PSU hasil sidang sengketa dikerjakan di enam daerah.

Jumlah itu menurut pada Pilkada 2018, menjadi lima PSU. Sebelum ulang naik di 2020 menjadi 16 PSU.

“Meningkat di 2017 ada enam area yang MK perintahkan untuk PSU. Dan turun di 2018 cuma lima area kemudian, naik berarti berasal dari 2018 2017,” kata dia.

Sementara, untuk rekapitulasi atau penghitungan suara ulang, jumlahnya masih serupa sejak 2015. KoDe Inisiatif mencatat perintah MK untuk jalankan rekapitulasi suara ulang cuma berjalan masing-masing sekali didalam tiga Pilkada paling akhir sejak 2015, terkecuali pada 2018.

“Untuk penghitungan atau rekapitulasi ulang MK sedikit terus menerus berasal dari perintahnya cuma satu di 2018, tidak ada perintah penghitungan atau rekapitulasi ulang,” kata dia.

Adapun sejumlah area yang diperintahkan untuk jalankan PSU lebih dari satu pada lain, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan, Jambi, Pemilihan Wali Kota Banjarmasin, Pemilihan Bupati (Pilbup) Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, sampai Mandailing Natal.

Salah satu area yang diperintahkan MK untuk menggelar PSU adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatra Selatan, yang dimenangkan calon petahana Heri Amalindo-Soemarjono.

Hal itu berdasarkan gugatan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Devi Harianto-Darmadi Suhaimi atas dugaan pelanggaran di pilkada 2020.

“Berdasarkan fakta persidangan mahkamah menilai dan mengambil keputusan sudah berjalan pelanggaran didalam pemilihan umum di Kabupaten PALI, khususnya di empat TPS yang ada sehingga kudu dikerjakan pemungutan suara ulang,” ujar Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman didalam sidang pleno, Senin (22/3).

Pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dikerjakan tersebut, katanya, pengaruhi hasil pemilu. Dari empat gugatan yang dilayangkan paslon Devi-Darmadi, cuma dua gugatan yang terbukti yaitu pelanggaran di TPS.

Dua gugatan yang tidak dikabulkan yaitu selisih rekapitulasi suara dan perbedaan information C1 dan C1-KWK.

Dalam amar putusan, hakim menjelaskan, terdapat Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang memalsukan isyarat tangan pemilih di Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih KWK di TPS 10, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Penukal.

Selain itu, terdapat juga lebih dari satu nama yang jalankan pencoblosan lebih berasal dari satu kali di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal dan TPS 9, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Penukal.

“Pemalsuan isyarat tangan didalam dokumen formal negara merupakan pelanggaran serius dikarenakan tak sekedar melanggar etika, tapi terkecuali dikaji lebih didalam sudah mencederai asas pemilu yang jujur dan adil berdasarkan pasal 2 UU no 10 tahun tahun 2016 dan amanat pasal 22 butir E ayat 1 UUD 1945,” ujar hakim.

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU PALI, pasangan Heri-Soemarjono meraih 51.861 suara atau 50,3 persen. Dengan selisih 658 suara, paslon penantang Devi-Darmadi meraih 51.146 suara atau 49,7 persen.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut banyaknya PSU ini kudu disikapi dengan pembenahan peraturan sampai peningkatan kualitas penyelenggara pemilu.

Kunjungi Juga : BERITA GLOBAL TERBARU | BERITA DUNIA TERKINI

“Banyak evaluasi, refleksi, dan juga kontemplasi yang kudu kami semua jalankan atas pelaksanaan pilkada kita. Mulai berasal dari pembenahan regulasi, penguatan kapasitas petugas, sosialisasi pemilih, pendidikan politik, dan juga penegakan hukum yang sangat efektif dan berkeadilan,” kicau dia, didalam account Twitter pribadinya.

“PSU tingkatkan beban negara akibat proses yang ‘cedera’, jangan biarkan tetap terulang,” lanjutnya.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *