Pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum membaik. Alasannya, jika ditunda pun tak ada yang bisa memastikan kapan pandeemi bisa berakhir sehingga Pilkada Serentak 2020 bisa digelar. Keputusan tersebut seakan memantik perdebatan, karena ketika banyak kegiatan lain harus terhenti, Indonesia malah mengizinkan perhelatan demokrasi itu. Sejak
Endemi Corona Covid- 19 belum berakhir. Tetapi, sesaat lagi Indonesia hendak dihadapkan pada pertandingan 5 tahunan ialah Penentuan Kepala Wilayah( Pilkada) 2020. Mengenang dikala ini kita sedang berjuang melawan Corona Covid- 19, terdapat lumayan banyak pihak yang menganjurkan supaya penerapan Pilkada 2020 ditunda. Salah satunya merupakan mantan Delegasi Kepala negara RI Jusuf Kalla ataupun
Partai Berkarya sedang memanas. Hal itu lantaran pada Sabtu, 11 Juli 2020 lalu sejumlah kader mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pun datang ke lokasi. Tak sendiri, ia
Pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum membaik. Alasannya, jika ditunda pun tak ada yang bisa memastikan kapan pandeemi bisa berakhir sehingga Pilkada Serentak 2020 bisa digelar. Keputusan tersebut seakan memantik perdebatan, karena ketika banyak kegiatan lain harus terhenti, Indonesia malah mengizinkan perhelatan demokrasi itu. Sejak
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membacakan pidato via daring perdananya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2020). Menurut Jokowi, pada usia PBB ke-75 ini, perselisihan antara-negara masih saja terjadi, padahal dunia saat ini tengah dilanda musibah besar, yakni pandemi Covid-19. “Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional tidak diindahkan,
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membacakan pidato via daring perdananya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2020). Menurut Jokowi, pada usia PBB ke-75 ini, perselisihan antara-negara masih saja terjadi, padahal dunia saat ini tengah dilanda musibah besar, yakni pandemi Covid-19. “Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional tidak diindahkan, termasuk
Percobaan daya sistem politik dapat diamati dari tantangan hari ini. Corona membalikkan posisi, kayaknya hendak kembali ke titik nihil. Tetapi ini terkait gimana atasan negara- negara sanggup ke luar dari perkara dengan memakai daya sistem politik yang dipunyai. Serta dengan cara spesial aku menerangi gimana kepemimpinan di wilayah sanggup melaksanakan daya sistem politik itu
Tidak hanya itu, Komnas HAM pula menegaskan pendekatan kekerasan hendak melahirkan kekerasan selanjutnya. Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak penghentian kekerasan bersenjata di Papua. ” Tidak hanya perkara di atas. Komnas HAM menegaskan kembali pendekatan kekerasan, apapun alibi serta kerangka belakangnya hendak melahirkan pelanggaran HAM serta potensial kekerasan selanjutnya. Oleh karenanya Komnas HAM
Menteri Agama( Menag) Fachrul Razi terkonfirmasi positif virus Corona( COVID- 19). Kastel membenarkan Kepala negara Joko Widodo( Jokowi) tidak berjumpa dengan Menag dalam durasi dekat ini. Kepala Kepaniteraan Kepala negara( Kasetpres) Heru Budi Hartono berkata, Kepala negara Jokowi terakhir berjumpa dengan Menag pada 7 September 2020 kemudian dikala Konferensi Dewan menteri Penindakan Kesehatan serta
Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad menegur Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi yang gemar mengumbar kata radikal ke masyarakat. Menurut Achmad, Menag tak perlu lagi mengobral narasi radikal ke publik. “Saya banyak sekali mendapat WA dari banyak tokoh masyarakat. Ini mereka menyampaikan kepada menteri tolong lah Menteri Agama itu jangan obral mengatakan radikal, jangan
