Deretan Fakta Terkait Pecah Kubu Partai Berkarya

 

Partai Berkarya sedang memanas. Hal itu lantaran pada Sabtu, 11 Juli 2020 lalu sejumlah kader mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pun datang ke lokasi.

 

Tak sendiri, ia datang didampingi Sekjen Priyo Budi Santoso dan sejumlah kader Partai Berkarya. Tommy lantas membubarkan munaslub tersebut.

Dalam munaslub tersebut, Muchdi PR ditunjuk sebagai ketua umum untuk memperbaiki partai. Karena selama dua tahun ke belakang, Partai Berkarya dianggap tak menjalankan agenda kepartaian.

“Manajemen kepartaian harus terbuka, selama ini kan tertutup,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya versi munaslub, Badaruddin Andi Picunang, Kamis, 6 Agustus 2020.

Tak terima, kubu Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto akan menempuh jalur hukum terhadap pengesahan SK kepengurusan Partai Berkarya kubu Muchdi PR.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, siap menghadapi gugatan Tommy Soeharto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait konflik Partai Berkarya.

Berikut deretan fakta terkait konflik Partai Berkarya dihimpun Liputan6.com:

 

Internal Partai Berkarya tengah memanas menyusul sejumlah kader mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu siang, 11 Juli 2020.

Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang mengetahuinya datang ke lokasi.

Tommy yang datang didampingi Sekjen Priyo Budi Santoso dan sejumlah kader Partai Berkarya membubarkan Munaslub tersebut.

Video Tommy dan Priyo yang ‘mengacak-acak’ Munaslub Berkarya di Hotel Grand Kemang beredar di kalangan awak media. Tommy dan jajarannya membawa Angkatan Mudah Partai Berkarya (AMPB) untuk membubarkan acara tersebut.

Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy menjelaskan kejadian itu. Dia mengatakan, Munaslub di isi kader-kader partai yang membentuk Presidium Penyelamat Partai.

Dia menyebut kader tersebut memaksakan untuk menggelar Munaslub. Menurut Vasco, Munaslub tersebut dibubarkan lantaran ilegal.

“Munaslub ilegal, akhirnya Pak Tommy Soeharto sebagai Ketua Umum dan Sekjen Priyo Budi Santoso beserta jajaran langsung menyambangi tempat tersebut untuk membubarkan acara itu. Dan akhirnya sudah bubar, di Grand Kemang ya dan sudah bubar,” kata Vasco kepada merdeka.com.

Vasco menuturkan, Partai Berkarya sebelumnya sudah menggelar rapat pleno dan Rapimnas. Di situ, diputuskan bahwa tidak ada pergantian kepengurusan DPP.

Tommy selaku ketua umum, kata Vasco, kemudian memecat orang-orang yang mengatasnamakan presidium penyelamat partai tersebut.

Keputusan itu juga diperkuat langsung oleh pimpinan tiap-tiap DPW provinsi dan kabupaten Berkarya seluruh Indonesia yang hadir di Rapimnas tersebut.

“Di situ diperkuat keputusannya untuk diberhentikan karena sudah ada aroma-aroma ingin memecah belah partai,” jelas dia.

 

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya versi munaslub, Badaruddin Andi Picunang, menceritakan awal mula konflik di internal partai bentukan Tommy Soeharto itu.

Badaruddin yang berada di kubu oposisi Tommy, mengatakan pihaknya menggelar munaslub dan menunjuk Muchdi PR sebagai ketua umum sebagai upaya memperbaiki partai.

Menurut dia, manajemen kepartaian yang diterapkan Tommy Soeharto sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan Priyo Budi Santoso sebagai sekjen, tertutup.

“Manajemen kepartaian harus terbuka, selama ini kan tertutup,” kata Badaruddin saat dihubungi Merdeka, Kamis, 6 Agustus 2020.

Dia mengatakan, dalam dua tahun terakhir Partai Berkarya tidak menjalankan agenda kepartaian. Oleh karena itu, 2/3 pengurus Partai Berkarya di daerah mendesak munaslub hingga terbentuk melalui Presidium Penyelamat Partai Berkarya.

Badaruddin secara khusus mengkritik Priyo selaku sekjen. Dia menilai Priyo tidak profesional mengelola partai.

Ketika Pemilu 2019, Priyo dinilai lebih fokus mengurus pemenangan Prabowo-Sandi ketimbang pertarungan pileg. Setelah pemilu selesai, tidak ada proses evaluasi.

“Semua daerah bingung apalagi di pusat. Jadi pengelolaan partai secara tertutup gitu, hanya beliau pak Priyo laporan sekali sebulan dengan Pak Tommy selaku ketum,” kata Badaruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP Berkarya.

Badaruddin mengatakan, sudah beberapa kali memberikan masukan kepada Tommy dan Priyo mengenai masalah tersebut. Namun, tidak ada tindak lanjut dari kedua belah pihak. Maka itu, jalan keluar penyelamatan partai adalah dengan munaslub.

“Beberapa kali kita memberi masukan tertulis maupun lisan ke ketum saat itu pak Tommy tapi tidak menindaklanjuti,” kata Badaruddin.

 

Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto (tengah) mendapatkan nomor 7 sebagai peserta pemilu 2019 saat pengundian nomor urut parpol di kantor KPU, Jakarta, Minggu (19/2). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Politikus Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum terhadap pengesahan SK kepengurusan Partai Berkarya kubu Muchdi PR.

“Partai Berkarya Tommy Soeharto akan menempuh upaya hukum karena masih banyak celah,” ujar Tedjo melalui pesan singkat, Kamis, 6 Agustus 2020.

Tedjo membantah ada dualisme di internal Partai Berkarya. Menurutnya, Partai Berkarya kubu Muchdi PR berbeda dengan Berkarya Tommy Soeharto.

“Sebetulnya tidak ada dualisme, karena kami Partai Berkarya yang sah sedangkan mereka menamakan partai Beringin Karya jadi jelas berbeda,” ucapnya.

Dia juga membantah elite partai Berkarya tertutup. Seperti yang dituduhkan Sekjen Berkarya kubu Muchdi PR Badaruddin Andi Picunang. Manajemen elite partai tertutup membuat kader di daerah mendorong Munaslub.

“Partai Berkarya tetap berjalan dan elitnya tidak tertutup, namun semua didasarkan pada aturan yang berlaku di Partai Berkarya, yaitu AD/ART,” jelas Tedjo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *