DKPP Pecat Ketua KPU Arief Budiman, Komisi II DPR Pertanyakan Alasannya

DKPP Pecat Ketua KPU Arief Budiman, Komisi II DPR Pertanyakan Alasannya

DKPP Pecat Ketua KPU Arief Budiman, Komisi II DPR Pertanyakan Alasannya

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan ketentuan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) memecat Ketua KPU Arief Budiman.

Hal ini diungkapkan Doli di dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan KPU dan DKPP, Selasa (19/1/2021).
Bandar Taruhan
Dia menanyakan alasan agar sanggup menyebabkan ketentuan memcecat Arief Budiman sebagai Ketua KPU. Karenanya dia meminta Ketua DKPP Muhammad sanggup meneliti dengan seksama, pasalnya itu merupakan laporan dari masyarakat.

“Laporan penduduk itu perlu diteliti Pak Muhammad, sanggup saja kami menyuruh orang menyebabkan laporan penduduk yang lantas itu belum tentu terhitung objektif,” kata politisi Golkar ini, di gedung DPR RI, Jakarta.

Senada dengan Doli, Anggota Komisi II Guspardi Gaus memperingatkan DKPP agar laporan penduduk selanjutnya tak diteliti betul, bahkan ditelan mentah-mentah.

“Tadi sudah diilustrasikan oleh Ketua, sanggup saja pengaduan itu direkayasa dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak bakal terjadi,” kata Gaus.

Ilham Saputra Jadi Plt Ketua KPU RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) formal menunjuk Ilham Saputra sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI menukar Arief Budiman, yang diberhentikan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penunjukan Ilham Saputra sebagai Plt Ketua KPU diputuskan di dalam rapat pleno yang dihadiri terhadap bagian KPU lainnya. Adapun dia terpilih secara aklamasi.

“Memilih Plt Ketua KPU yaitu Ilham Saputra secara aklamasi,” kata Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Jumat (15/1/2021).

Dalam rapat pleno tersebut, Plt Ketua KPU nantinya bakal menindaklanjuti putusan DKPP tersebut. “Paling lama 7 hari sejak putusan DKPP dibacakan,” jelas Dewa.

Selain itu, dengan ketentuan tersebut, KPU meminta semua jajarannya baik di provinsi maupun di kabupaten/kota untuk selamanya menggerakkan tugas dan fungsinya.

“Sehubungan dengan ketentuan tersebut, KPU meminta semua jajaran baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota untuk selamanya menggerakkan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Dewa.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *