Hari Ini Batas Demokrat Moeldoko Lengkapi Dokumen Kemenkumham

Hari Ini Batas Demokrat Moeldoko Lengkapi Dokumen Kemenkumham

Hari Ini Batas Demokrat Moeldoko Lengkapi Dokumen Kemenkumham

Batas sementara Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas keinginan pengesahan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) jatuh pada hari ini, Jumat (26/3).
Pasang Bola
Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah mengirimkan surat kepada Demokrat kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas keinginan pengesahan pengurusan pada Jumat (19/3) lalu.

Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, mengklaim pihaknya telah melengkapi berkas terkait keinginan pengesahan pengurusan tersebut ke Kemenkumham.

Menurutnya, langkah itu telah dijalankan oleh Sekjen DPP Domokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Jhoni Allen Marbun.

Namun, Rahmad tak menyebutkan sementara pasti pelengkapan berkas terkait keinginan pengesahan pengurusan tersebut ke Kemenkumham oleh Jhoni.

“Sudah [dilengkapi],” ucap Rahmad sementara dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (26/3).

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomastra) DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra percaya kubu Moeldoko tidak bisa memenuhi keinginan Kemenkumham untuk melengkapi berkas terkait keinginan pengesahan pengurusan.

Pasalnya, penyelenggaraan KLB Demokrat tidak sesuai bersama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“Kalau ditanya, apakah kita percaya mereka bisa melengkapi berkasnya, sudah pasti terkecuali berkas yang sah dan sesuai bersama peraturan AD/ART 2020, kita percaya mereka tidak bakal bisa sebab apa yang mereka melaksanakan di Sibolangit itu tidak sesuai bersama AD/ART 2020. Namanya termasuk KLB abal-abal,” kata Herzaky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/3).

Ia memandang, langkah Menkumham Yasonna Laoly membuktikan bahwa berkas keinginan pengesahan pengurusan berasal dari kubu Moeldoko belum lengkap.

Kunjungi Juga : BERITA GLOBAL TERBARU | BERITA DUNIA TERKINI

Perubahan susunan pengurus mesti sesuai Undang-undang perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan juga Peraturan menkumham Nomor 34 Tahun 2017 perihal Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan juga Perubahan Kepengurusan Partai Politiksudah tepat.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *