ICW Waspadai Potensi Tekanan Politik Dalam Kasus Edhy

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun mewanti-wanti soal potensi tekanan atau intervensi politik di dalam persoalan suap izin ekspor benih lobster bersama tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Kita harus dukung dan kami pastikan bahwa prosesnya tranparan dan kami harus dukung dan jangan hingga lantas justru ada tekanan-tekanan politik, intervensi dari tempat lain,” ujar dia, di dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (25/11) malam.

Berkaca dari sejumlah persoalan yang ditangani KPK sementara ini, menurut Tama, ada potensi persoalan yang menyeret Edhy mengalami perihal serupa.
Pasang Bola
Artinya tetap ada PR yang lantas itu kami harus dukung KPK sehingga dia dapat betul-betul konsentrasi mirip perkaranya. Jangan hingga lantas ini jadi antiklimaks,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengaku optimistis KPK efisien di dalam memberantas korupsi, bersama syarat lembaga antirasuah itu melakukan perbaikan metodenya.

Misalnya, kata Fahri, KPK dapat berkoordinasi bersama Presiden. Sebab Presiden lah yang di awalnya mengganti Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KP sebelumnya. Oleh dikarenakan itu, menurut dia, keputusan presiden seharusnya dapat diamankan.
Lihat juga: 2 Kali Ekspor Benih Lobster, Fahri Akui Rugi Rp380 Juta

Fahri, yang ikut ambil bagian di dalam revisi UU KPK, berpandangan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan KPK seharusnya selalu berprinsip untuk mencegah.

“Nah keputusan politik presiden ini sesungguhnya seharusnya diamankan. Kalau lubangnya besar itu seharusnya di dalam pencegahan itu yang dilakukan,” kata dia.

Keluhan Pengusaha

Tama Langkun termasuk menggarisbawahi soal keluhan dari sebagian perusahaan berkaitan bersama penetapan perusahaan yang mendapat izin sebagai eksportir benih lobster dengan kata lain benur.
Lihat juga: Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Minta Maaf ke Jokowi dan Prabowo

“Artinya ada mereka yang lantas mengemukakan keluhannya kepada ICW. Datang ke kantor, mereka cerita, mereka bilang, kami sudah penuhi itu beberapa syarat dari merasa soal budidaya, keramba ikan, soal pelepas liaran, tapi enggak dapat izin (ekspor),” kata dia.

“Pertanyaan seterusnya ada perusahaan baru yang bersama mudah dapat beroleh izin,” imbuh Tama.

Diketahui, ekspor benih lobster sempat dilarang terhadap jaman Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Keran ekspornya lantas diakses di jaman Edhy Prabowo.
Infografis Ketum Parpol Tersangka KorupsiInfografis Ketum Parpol Tersangka Korupsi. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Selain soal pemilihan izin itu, Tama perlihatkan ada pula keluhan soal pengaturan jalan untuk lakukan ekspor benih lobster itu.

“Nah ini banyak keluhan-keluhan, bermakna dikala KPK lakukan penangkapan terhadap Pak Menteri, itu tidak hanya menjawab kecemasan masyarakat, tapi termasuk pengusaha,” kata dia.

Sebelumnya, Edhy ditetapkan sebagai tersangka persoalan suap izin ekspor benih lobster bersama enam orang lainnya.

Ia ditangkap KPK di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terhadap Rabu (25/11) dini hari, setibanya dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *