Jokowi Dinilai Mulai Alami Penurunan Efekbilitas

Jokowi Dinilai Mulai Alami Penurunan Efekbilitas

Survei paling baru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan persepsi publik pada tingkat demokratisasi di Indonesia makin lama menurun.

Sebanyak 36 % responden menunjukkan Indonesia jadi tidak cukup demokratis dan 37 % menunjukkan Indonesia senantiasa serupa keadaannya. Hanya 17,7 % yang menunjukkan bahwa Indonesia lebih demokratis. Angka persepsi tidak cukup demokratis lebih tinggi dibandingkan yang lebih demokratis adalah “alarm” yang wajib diantisipasi oleh elite politik, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi selagi memaparkan hasil survei, Minggu (25/10/2020) lalu. Pertanyaan itu kemudian dijabarkan bersama pertanyaan-pertanyaan turunan.

Hasilnya cocok bersama pertanyaan besar. Sebanyak 69,6 % responden menunjukkan “setuju atau benar-benar setuju” bahwa saat ini “warga makin lama was-was menunjukkan pendapat.” Sebanyak 73,8 % responden terhitung “setuju atau benar-benar setuju” bahwa “sekarang ini warga makin lama susah berdemonstrasi atau melaksanakan protes.” Mayoritas, yaitu 64,9 % responden, terhitung “setuju atau benar-benar setuju” bahwa “sekarang ini aparat makin lama semena-mena menangkap warga yang berlainan pilihan politiknya bersama penguasa.” Survei melibatkan 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinsi.

Populasi laki-laki 50,3 % dan perempuan 49,7 persen. Usia responden terasa dari 21 sampai 55 tahun. Baca juga: Dinasti Politik Era Jokowi Menguat: Apa Bahayanya Bagi Demokrasi? Survei yang dilaksanakan pada 24-30 September 2020 ini sejalan bersama apa yang berjalan beberapa selagi terakhir. Saat demonstrasi menampik Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, polisi menyebut sebanyak 5.918 orang ditangkap dan cuma 240 yang dinyatakan bersalah.

Mereka yang menunjukkan pendapat yang berseberangan bersama narasi pemerintah terhitung tak luput dari represi bersama tudingan ujaran kebencian dan hasutan. Setidaknya tersedia tujuh admin media sosial ditangkap polisi bersama tuduhan mengajak dan menghasut demonstran di dalam penolakan UU Ciptaker.

Sementara sejumlah orang yang getol menunjukkan penolakan pada UU Ciptaker mengalami peretasan media sosial, di antaranya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah Sumirat. P

erkumpulan yang terang-terangan berseberangan bersama pemerintah layaknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terhitung direpresi. Para pentolannya ditangkap polisi atas tuduhan menghasut. Daftar makin tambah panjang kalau memasukkan moment lain di dalam setahun terakhir, setidaknya sejak September 2019, saat demonstrasi pada sejumlah UU kontroversial merebak. Ketika itu banyak aktivis yang ditangkap usai mengemukakan pendapat.

Di antaranya adalah jurnalis dan aktivis HAM Dandhy Laksono; musisi sekaligus jurnalis Ananda Badudu; dan peneliti kebijakan publik Ravio Patra. Burhanuddin menyimpulkan survei paling baru lembaganya sebagai berikut: “Publik menilai bahwa Indonesia makin lama tidak demokratis, makin lama was-was warga mengemukakan pendapat, makin lama susah warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai makin lama semena-mena.” Bagi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, survei ini makin lama mempertebal hasil observasi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sipil layaknya LP3ES, Kontras, LBH, sampai Amnesty: bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia sebenarnya tengah mengalami kemerosotan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *