Menanti Jokowi Sikapi Manuver Moeldoko di Kisruh Demokrat

Menanti Jokowi Sikapi Manuver Moeldoko di Kisruh Demokrat

Menanti Jokowi Sikapi Manuver Moeldoko di Kisruh Demokrat

Kisruh Partai Demokrat sudah menyeret nama Presiden Joko Widodo lantaran Moeldoko, yang terlibat didalam Kongres Luar Biasa (KLB), masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai Jokowi wajib bertindak untuk menyelesaikan sengkarut masalah Partai Demokrat. Menurutnya, Jokowi maupun pihak istana sebaiknya menambahkan pengakuan resmi.
Pasang Bola
Adi menjelaskan suara Jokowi dibutuhkan untuk meluruskan opini publik yang condong menilai pemerintah ikut andil didalam kudeta Demokrat. Suara Jokowi juga mampu melakukan perbaikan nama baik pemerintah sekaligus menambahkan penegasan bahwa tindakan Moeldoko tak tersedia kaitannya dengan pemerintahan sementara ini.

“Penting tersedia pengakuan atau statement formal semacam itu untuk menganulir dugaan liar publik, bahwa apa yang dijalankan KSP ini tidak mendapat dukungan Istana. Bisa berasal dari jubirnya, entah berasal dari Mensesneg, atau Jokowi sendiri,” kata Adi sementara dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (12/3).

Ia juga mengatakan, sementara ini pemerintah tak mampu kembali menutup mata berkenaan ribut-ribut Partai Demokrat. Sudah begitu banyak pemberitaan tentang
Oleh dikarenakan itu, Adi menilai Presiden Jokowi wajib menambahkan pengakuan resmi. Jika tidak, tersedia implikasi nyata-nyata yang berasal berasal dari persepsi publik.

“Kalau tak tersedia pengakuan resmi, publik tentu menyeret Istana terus. Ini kan tidak bagus untuk istana, sebagai sebuah pemerintahan. Masa iya pemerintah dituduh terus, sementara dituduh tak menambahkan respons,” ucapnya.

Adi menduga sikap diam Istana berkenaan kisruh Demokrat mampu menjadi dikarenakan Jokowi masih lihat persepsi publik berkenaan masalah tersebut.

Jika desakan publik terhadap Jokowi jadi kencang, tak menutup kemungkinan pihak Istana akan ikut bersuara.

“Mungkin pemerintah menganggap ini masalah privat dan tidak wajib klarifikasi, atau kedua, mampu saja Jokowi sedang wait plus see sekaligus lihat bagaimana kritik publik, apa akan jadi deras atau tidak,” ujar Adi.

“Kalau lihat persepsi publik pastinya tak untungkan ya Istana babak belur dikarenakan senantiasa dikaitkan dengan kudeta Demokrat, diseret-seret, dikarenakan ketumnya berada di lingkaran Istana,” sambungnya.

Masalah Pribadi
Berbeda dengan Adi, Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai presiden tak wajib terlibat didalam konflik di Partai Demokrat.

Jokowi sebaiknya senantiasa fokus menanggulangi masalah pandemi Covid-19 dan mobilisasi kebijakan pembangunan yang sudah dicanangkan.

“Justru jangan benar-benar masuk didalam konflik Demokrat, pemerintah sebaiknya fokus menanggulangi masalah Covid-19, dan mobilisasi kebijakan yang sudah dicanangkan. Jangan benar-benar banyak energinya tersedot didalam konflik politik,” kata Karyono sementara dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (12/3).

Keterlibatan Jokowi didalam kisruh Demokrat juga diakui mampu menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Pemerintah mampu diakui halangi sikap politik Moeldoko sebagai warga negara.

“Memang betul Pak Moeldoko kepala KSP anggota berasal dari pemerintahan, tapi didalam konteks ini dia juga punyai hak sebagai warga negara, punyai hak politik. Jokowi sebagai Presiden tidak mampu melarang, meski orang selanjutnya anggota berasal dari kekuasaan,” tuturnya.

Ia juga menilai pengakuan Menko Polhukam Mahfud MD mampu merepresentasikan sikap pemerintah didalam kisruh partai Demokrat. Oleh dikarenakan itu, menurutnya Istana terutama Presiden Jokowi tak wajib kembali terlibat jauh didalam konflik partai Demokrat.

Karyono menilai sementara ini urgensi pemerintah bukanlah merespon masalah Partai Demokrat meski tersedia keterlibatan Moeldoko.

Menurutnya, jikalau Jokowi angkat suara, urusan mampu lebih panjang dikarenakan publik punyai persepsi macam-macam.

“Justru kan nanti tersita waktunya, nanti presiden ngomong, tafsirnya berbeda-beda. Jadi ini memang belum saatnya presiden bersuara soal itu, apalagi Pak Menko Polhukam sudah bicara, itu mewakili pemerintah. Itu tentu sudah persetujuan presiden,” tuturnya.

Meski demikian, Karyono tidak memungkiri bahwa pemerintah memang wajib membawa dampak langkah supaya konflik perpecahan Demokrat tidak melebar supaya mengganggu kinerja pemerintah. Ia juga memperkirakan, konflik Demokrat akan terjadi cukup panjang dan kuras energi.

Kunjungi Juga : BERITA GLOBAL TERBARU | BERITA DUNIA TERKINI

“Pemerintah wajib membawa dampak langkah kanalisasi konflik supaya tidak meluas. Langkah antisipasi wajib dijalankan untuk mencegah eskalasi konflik yang mampu berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan. Kemungkinan penumpang gelap untuk gunakan konflik juga wajib diantisipasi,” tuturnya.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *