Pemerintah Diminta Ungkap Poin UU ITE yang Dianggap Tak Adil

Pemerintah Diminta Ungkap Poin UU ITE yang Dianggap Tak Adil

Pemerintah Diminta Ungkap Poin UU ITE yang Dianggap Tak Adil

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo merinci pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diakui tidak memberi tambahan keadilan.
Bandar Taruhan
Jeirry mengatakan, pemerintah harus merinci pasal-pasal selanjutnya untuk menyamakan persepsi bersama masyarakat. Ia cemas pasal yang diakui mempunyai masalah oleh pemerintah justru berbeda bersama rencana yang tersedia di masyarakat.

“Pasal-pasal apa saja yang harus direvisi yang menurut presiden berikan ketidakadilan, atau menurut penduduk berikan ketidakadilan. Jangan-jangan yang kami bayangkan senang direvisi itu berbeda bersama yang dibayangkan presiden dan pemerintah,” kata Jeirry di dalam diskusi virtual ‘Revisi UU ITE: Setelah Korban Berjatuhan’, Jumat (19/2).

“Karena itu menurut aku alasan presiden untuk merevisi UU ITE selanjutnya harus ditindaklanjuti,” sambungnya.

Ia juga tidak kemudian percaya bahwa revisi UU ITE mampu memperbaiki wajah demokrasi Indonesia. Jeirry juga punya ketakutan bahwa revisi UU ITE yang dimaksud Presiden Jokowi justru menyebabkan kebebasan berpendapat tambah runyam.

Hal itu berlaku jikalau pasal yang direvisi oleh Presiden ternyata bukanlah pasal karet yang banyak dikritik oleh penduduk sipil.

“Karena itu revisi ini enggak mampu kami melihat sebagai upaya memperbaiki. Bisa menjadi revisi ini jadi menyebabkan situasinya tambah runyam jikalau pasal yang direvisi bukan yang kami bayangkan,” kata Jeirry.

Jeirry juga mencurigai revisi UU ITE cuma dijadikan alat politik praktis oleh pemerintah untuk kepentingan tertentu. Sebab Jokowi cuma mengemukakan kabar revisi UU ITE lewat cuitan sosial media Twitter tanpa penjelasan lebih lanjut.

Kemudian cuitan selanjutnya langsung direspons oleh banyak pejabat pemerintah, namun tidak tersedia yang menyatakan secara rinci di mana revisi UU ITE diperlukan.

“Tetapi juga tidak menyatakan secara persis bagaimana kami melihat usulan revisi ini. Itu yang menurut aku agak membingungkan. Mengapa harus dikerjakan revisi, itu belum paham juga. Sebaiknya lepaskan kepent

Menanti kepatuhan Menkumham
Terpisah, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus berharap Menkumham Yasonna Laoly langsung memenuhi permintaan Jokowi soal revisi UU ITE.

Lucius mengatakan, udah menjadi tugas Kemenkumham mengemukakan permintaan presiden untuk revisi UU ITE kepada DPR.

“Tugas Menkumham untuk secepatnya menindaklanjuti permintaan presiden mengemukakan kepada DPR agar langsung revisi UU ITE ini diikut melampirkan di dalam prolegnas prioritas 2021,” kata Lucius.

Lucius juga mengakui bahwa revisi UU ITE ini sebetulnya diperlukan mendesak. Mengingat selama ini UU ITE justru dijadikan alat untuk mengkriminalisasi para pengkritik pemerintah, baik itu dari kalangan partai politik, maupun group penduduk sipil.

Selain itu, Lucius juga beranggapan tersedia banyak keputusan di dalam UU ITE yang penafsirannya diserahkan terhadap aparat penegak hukum. Sementara menurutnya, tersedia banyak pertanyaan berkenaan independensi penegak hukum yang belum terjawab.

“Saya kira di sini persoalannya, ketika diserahkan terhadap penegak hukum, selagi independensinya dipertanyakan, agar tafsiran yang dibuat penegak hukum ini bisa saja tersedia biasnya,” kata Lucius.

Kunjungi Juga : BERITA GLOBAL TERBARU | BERITA DUNIA TERKINI

Sebelumnya, Jokowi menyatakan udah berharap Yasonna untuk menyiapkan revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perihal perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Yang dikerjakan adalah mendapat masukan dulu bersama praktisi hukum dan media. Sehingga selagi revisi udah memenuhi permintaan yang dibutuhkan,” kata Jokowi selagi bersua Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/2).

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *