Pemerintah Tak Bisa Masukkan RUU KUHP Serta RUU PAS Dalam Prolegnas

Pemerintah mengusulkan agar RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (PAS) tak masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Alasannya, pemerintah dinilai masih kudu laksanakan sosialisasi ke masyarakat.

“Kami memakai selagi ini juga untuk sosialisasi dulu, sebab undang-undang ini juga elevate over. Mudah saja membuat kami untuk mengangkatnya kembali,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam rapat kerja bersama dengan Badan Legislasi (Baleg), Senin (23/11).

Ia menjelaskan, RUU KUHP dan RUU PAS sangat berimplikasi dalam pilih hukuman dan kapasitas berasal dari instansi pemasyarakatan (lapas). Sebab, dalam KUHP nantinya menyesuaikan tentang alternatif hukuman bagi narapidana persoalan narkotika.
Taruhan Bola
Maka berasal dari itu, pihaknya juga mendorong adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dalamnya menyesuaikan tentang hukuman bagi narapidana persoalan narkotika. Pasalnya selagi ini, nyaris 50 % kapasitas lapas diisi oleh narapidana persoalan tersebut.

“Itu kunci pokoknya dan benar apa yang dikatakan Romo (Muhammad Syafi’i) bahwa bersama dengan adanya hukuman alternatif rancangan restorative justice di KUHP itu pastinya bakal sangat mendukung (over kapasitas) nantinya,” ujar Yasonna.

Di samping itu, ia menyatakan bahwa penyelesaian RUU KUHP memang tinggal 10 persen. Saat ini, dibutuhkan sosialisasi yang masif berasal dari pihak terkait, agar tak ada kembali mispersepsi di masyarakat.

“Ini kan barangkali tidak sampai 10 persen, udah tinggal memberikan jawaban sosialisasi. Sehingga orang tidak mempersepsikan berbeda,” ujar Yasonna.

Anggota Baleg sekaligus Komisi III DPR Romo Muhammad Syafi’i mendorong diselesaikannya RUU KUHP dan RUU PAS. Khususnya bagi RUU KUHP yang pembahasannya disebut udah memakan selagi 30 tahun.

Sebab, dalam RUU KUHP ada regulasi yang disebutnya sanggup mengurangi kapasitas lapas. Untuk itu, ia memang meminta ke dua RUU selanjutnya masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

“Dalam kunjungan terakhir kami di Komisi III, semua pihak sangat mengidamkan agar RKUHP ini langsung diselesaikan. Demikian halnya bersama dengan RUU Pemasyarakatan,” ujar Romo.

Jika penyelesaian RKUHP dan RUU PAS ditunda, lebih-lebih kecuali tidak dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. “Saya kira bakal sangat lemah argumentasinya apapun yang dibangun kecuali kemudian kami bakal menunda penyelesaiannya,” ujar Romo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *