Pilkada 2020 Vs Maney Politik Yang Kian Marak

Pilkada 2020 Vs Maney Politik Yang Kian Marak

Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah di depan mata. Awal bulan depan, warga di 270 daerah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan menentukan siapa yang layak memimpin mereka.

Meski ditentang dan dikritik banyak kalangan, pemerintah senantiasa menggelar Pilkada Serentak 2020. Tahapan Pilkada pun konsisten terjadi meski virus corona masih mengancam dan pandemi belum seutuhnya terkendali. Jika tak tersedia aral melintang, 9 Desember 2020 pemungutan suara akan dilakukan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding, tersedia kepentingan cukong atau pemilik modal di balik ketentuan pemerintah dan DPR menggelar pilkada di sedang virus corona yang masih merajalela. Pasalnya, telah jadi rahasia umum pilkada jadi ajang transaksi para ‘pembajak demokrasi’ ini.

Disokong cukong Kecurigaan ICW bukan tanpa dasar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, lebih dari satu besar calon kepala daerah didanai sponsor atau disokong cukong. Menurut hasil kajian KPK, lebih kurang 82 persen kepala daerah didanai sponsor. Ada aliran dana berasal dari sponsor kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada. Hasil kajian KPK ini mengonfirmasi kecurigaan masyarakat bahwa tersedia peran para “pemburu rente” di balik Pilkada. Sponsor atau pemodal yang kerap disebut cukong ini terkait erat bersama dengan kandidat.

Ini terjadi sebab tersedia simbiosis mutualisme antara calon kepala daerah dan para penyandang dananya. Kehadiran sponsor di balik para calon kepala daerah terjadi sebab mahalnya cost pilkada.

Biaya untuk memenangkan pilkada, jauh lebih besar berasal dari harta kekayaan yang dimiliki para kandidat. Hasil kajian KPK menunjukkan, dana kampanye yang dikeluarkan calon jumlahnya lebih besar berasal dari harta kekayaannya. Hal itu sanggup diamati berasal dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mereka setor ke KPK. Mahalnya cost politik Mahalnya cost politik dituding jadi pemicu maraknya “penyandang dana” di gelaran Pilkada.

Para kandidat perlu mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk sanggup berlaga dan memenangkan kontestasi. Salah satu faktor yang memicu cost Pilkada mahal adalah budaya “mahar politik”. Guna “membeli” perahu parpol kandidat perlu mengeluarkan dana besar. Dana yang dikeluarkan sanggup jauh lebih besar jika calon inginkan mendapat bantuan berasal dari banyak partai.

Selain mahar, kandidat terhitung perlu buat persiapan dana untuk belanja logistik kampanye, mendanai mesin parpol, tim sukses, relawan, konsultan politik, dan instansi survei. Kandidat akan memerlukan dana lebih besar lagi jika mereka melakukan politik uang. Karena, meski dilarang praktik politik haram ini masih kerap dilakukan.

Kondisi ini senang tak senang memicu kandidat mencari “partner” yang sanggup mendanai cost politik yang tak sedikit. Korupsi kebijakan Keberadaan para cukong di Pilkada ini mencederai dan menyebabkan kerusakan demokrasi. Pasalnya, sesudah terpilih kepala daerah selanjutnya perlu balas jasa. Bukan mengembalikan uang, namun hal-hal yang sanggup dilakukan melalui kekuasaan. Alih-alih mengabdi dan bekerja untuk warga, mereka akan lebih sibuk melayani para penyandang dana.

Pada selanjutnya keberadaan para cukong ini akan melahirkan korupsi kebijakan. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, korupsi kebijakan jauh lebih berbahaya berasal dari korupsi uang. Korupsi duwit sanggup dihitung, sementara korupsi kebijakan kesulitan dihitung namun punyai energi rusak yang besar. Korupsi kebijakan ini beragam. Mulai berasal dari bagi-bagi proyek, pengadaan barang dan jasa sampai bantuan izin penguasaan lahan, hutan atau tambang.

Dengan menunjang kepala daerah terpilih, sangat ringan bagi para cukong untuk mengintervensi kebijakan dan regulasi. Sejauh mana peran para cukong di dalam Pilkada? Apa benar mereka berperan mutlak dalam pemenangan kandidat? Bagaimana mekanisme pengawasan sumbangan bagi kandidat? Apa yang perlu dilakukan supaya sanggup lepas berasal dari jerat para pemburu rente ini? Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (4/11/2020), yang disiarkan segera di Kompas TV merasa pukul 20.00 WIB.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *