PKS Minta Jangan Sampai Ada Syarat Calon Kepala Daerah Harus Kader Parpol

PKS Minta Jangan Sampai Ada Syarat Calon Kepala Daerah Harus Kader Parpol

PKS Minta Jangan Sampai Ada Syarat Calon Kepala Daerah Harus Kader Parpol

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan tidak sepakat bersama ketetapan calon kepala tempat yang maju sebagai peserta Pilkada mesti menjadi bagian partai politik (Parpol).
Bandar Taruhan
Ketentuan berikut dimuat didalam draf revisi terbaru Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Karena itu bagian Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta supaya yang tertuang terhadap Pasal 182 Ayat (2) huruf dd RUU Pemilu berikut ditiadakan.

“Salah satu isu menarik di RUU Pemilu adalah kepala tempat mesti dari partai politik. Saya berpendapat jangan membuat ketetapan ini,” ucap Mardani pas dihubungi, Jakarta, Jumat (29/1).

Menurut Mardani, ketetapan seorang calon peserta pemilu mesti berasal dari Parpol lumayan berlaku didalam pencalonan presiden saja.

“Sudah lumayan konstitusi menggarisbawahi yang dari partai politik adalah calon dari presiden, gara-gara calon dari presiden tidak tersedia independen,” terang dia lagi.

Lebih lanjut, Mardani menyampaikan, calon kepala tempat dari jalur independen pun sebaiknya dibiarkan tetap ada, demi menciptakan persaingan yang sehat.

“Sehingga penduduk punya kesempatan untuk pilih yang terbaik,” papar Mardani.

Untuk diketahui, draf RUU Pemilu yang masuk Prolegnas Prioritas 2021 mengatur bahwa syarat untuk bisa maju sebagai calon presiden/wakil presiden sampai calon kepala tempat mesti bersama diusung Parpol dan mesti menjadi bagian parpol.

Merujuk Pasal 182 Ayat (2) huruf dd didalam draf revisi UU Pemilu yang diterima CNNIndonesia.com, persyaratan berikut cuma dikecualikan bagi bagian DPD dan calon kepala tempat yang maju dari jalur perseorangan.

“Menjadi bagian partai politik peserta pemilu, jika bagi calon bagian DPD maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang maju lewat jalur perseorangan,” bunyi Pasal 182 ayat (2) huruf dd draf revisi UU Pemilu.

Saat ini, draf revisi UU Pemilu sudah bergulir di DPR RI.

Draf berikut rencananya menghimpun dua beleid ketetapan pemilu, yakni UU Pemilu (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) bersama UU Pilkada (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

Selain soal syarat pencalonan kepala daerah, poin ketetapan yang menjadi sorotan adalah keserentakan pada Pilkada bersama Pemilu.

Pada ketetapan yang sudah ada, Indonesia dapat melupakan Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023. Pilkada baru dapat digelar terhadap 2024, tahun yang mirip bersama penyelenggaraan Pileg dan Pilpres.

Kunjungi Juga : BERITA GLOBAL TERBARU | BERITA DUNIA TERKINI

Dalam rentang pas sampai 2024, tempat dapat dijabat oleh pelaksana tugas yang ditunjuk Kemendagri.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *