Riza Heran Prasetio Tuding Anies soal Kasus Rumah DP 0 Persen

Riza Heran Prasetio Tuding Anies soal Kasus Rumah DP 0 Persen

Riza Heran Prasetio Tuding Anies soal Kasus Rumah DP 0 Persen

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pembangunan di ibu kota, terhitung tempat tinggal DP 0 persen, adalah tanggung jawab pihak eksekutif dan legislatif.
Pasang Bola
Hal itu disampaikan Riza untuk merespons pengakuan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang meminta Gubernur Anies Baswedan bertanggung jawab soal persoalan dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program tempat tinggal DP 0 % di Cipayung, Jakarta Timur.

“Saya belum menyadari ya maksud ketua DPRD menyampaikan demikian, yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta jadi tanggung jawab kita bersama, pada eksekutif bersama dengan legislatif,” kata Riza di Balai Kota, Senin (15/3) malam.

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan dari Gubernur hingga pejabat di kelurahan memiliki tugas dan kegunaan masing-masing. Begitu terhitung bersama dengan anggota dewan, mulai dari ketua, wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi hingga anggota DPRD memiliki kegunaan hingga kewenangannya masing-masing.

“Tidak tersedia yang salah, semua memiliki tugas dan kegunaan yang diatur oleh undang-undang,” kata dia.

Riza pun menyadari persoalan mafia tanah di Jakarta telah berjalan sejak lama. Namun penyelesaian persoalan ini menurutnya tak mudah.

“Memang soal persoalan tanah ini di DKI berjalan sejak lama dan tahun-tahun sebelumnya sesungguhnya banyak persoalan mafia tanah, tetapi ini bukanlah pekerjaan yang mudah,” kata Riza.

Pernyataan ini merespons persoalan dugaan korupsi pengadaan lahan yang menjerat

Sebelumnya, Prasetio menyebut Anies kudu ikut bertanggung jawab dalam persoalan dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program tempat tinggal DP 0 rupiah di Pondok Ranggong, Cipayung.

“Ya, gubernur (harus ikut bertanggung jawab), gubernur (Anies Baswedan) menyadari kok,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (15/3).

Kunjungi Juga : BERITA GLOBAL TERBARU | BERITA DUNIA TERKINI

Prasetio mengatakan perencanaan anggaran di semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bermula dari Pemprov DKI Jakarta. Setelah itu, draf dikirim ke DPRD DKI untuk dibahas bersama.

“Kebetulan aku sebagai ketua banggar untuk pengesahan, apakah ini disahkan, diiyakan atau ditidakkan. Mengenai anggaran adanya forum, tersedia TAPD, tersedia banggar, bukan cuman aku sendiri yang laksanakan itu,” ujarnya.

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *