Terkait Soal Jokowi Minta Dikritik, PKS Dorong Evaluasi UU ITE

Terkait Soal Jokowi Minta Dikritik, PKS Dorong Evaluasi UU ITE

Terkait Soal Jokowi Minta Dikritik, PKS Dorong Evaluasi UU ITE

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mendorong pemerintah untuk mengevaluasi muatan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 berkenaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasang Bola
Usulan tersebut disampaikan Nasir merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif mengemukakan kritik pada kinerja pemerintah demi perbaikan kualitas pelayanan publik.

Menurut Nasir, jikalau pemerintah berharap kritik dari publik maka keberadaan regulasi-regulasi yang berpotensi menahan kebebasan didalam mengkritik pemerintah pun kudu dievaluasi.

“Kalau berkenan dikritik, pemerintah kudu evaluasi regulasi yang justru menahan warga ungkapkan kritiknya, jikalau enggak sama saja,” kata Nasir kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/2).

Menurut Nasir, pas ini UU ITE telah menyimpang dari target pembuataan. Ia menuturkan, UU ITE semestinya digunakan untuk melacak serta mengantisipasi tindakan kriminal yang mengancam negara.

Namun yang berlangsung kini, keberadaan sejumlah pasal didalam beleid tersebut justru sanggup dijadikan menjerat pihak yang dianggap berseberangan.

“Namanya saja Info dan transaksi elektronik, memang Info dan transaksi elektronik itu untuk melacak kejahatan besar, membahayakan negara, terorisme, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi, sesudah itu pada akhirnya berlangsung semacam penyimpangan,” ucap dia.

Lebih lanjut, dia berkata, pernyataan Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan langkah publik mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi merupakan sebuah fakta yang melukiskan suasana pas ini.

Menurut dia, banyak orang yang mengkritik pemerintah berujung dipanggil polisi karena dilaporkan oleh tokoh atau group yang miliki afiliasi dengan Jokowi.

“JK tidak barangkali menyebarkan hoaks, apa yang disampaikan Pak JK fakta,” tutur Nasir.

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat lebih aktif mengemukakan kritik pada kinerja pemerintah. Saat mengemukakan itu Presiden Jokowi pun meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik

Jokowi inginkan pelayanan publik jadi baik di jaman mendatang. Dia meminta seluruh pihak turut ambil anggota didalam mewujudkannya.

dan pelayanan publik kudu konsisten meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi pas berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2).

Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah itu mengatakan Indonesia telah capai banyak perihal didalam urusan perbaikan pelayanan publik. Namun, dia menilai masih banyak segi yang kudu perbaikan.

Menurut Jokowi, pelayanan publik sepanjang ini terjebak para prosedur administratif. Sehingga kudu tersedia ikhtiar terus menerus untuk membenahinya.

Merespons pernyataan tersebut, JK pun menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU), di mana Indonesia mendiami peringkat 64 dari 167 negara di dunia pas ini.

Kunjungi Juga : BERITA GLOBAL TERBARU | BERITA DUNIA TERKINI

EIU perlihatkan skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 didalam skala 0-10.

JK menyinggung pelaksanaan demokrasi belakang ini, lebih-lebih ihwal mengemukakan kritik pada pemerintah tanpa berujung panggilan polisi.

“Beberapa hari selanjutnya Bapak Presiden memberitakan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak yang inginkan melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,” kata JK didalam agenda ‘Mimbar Demokrasi Kebangsaan’ yang digelar PKS pada Jumat (12/2).

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *